Implementasi Etika Profesi Advokat dalam Perlindungan Perkara Berdasarkan KUHP Baru

Implementasi Etika Profesi Advokat dalam Perlindungan Perkara Berdasarkan KUHP Baru

KUHAP Baru 2025: Advokat Bukan Lagi 'Pelengkap', Tapi 'Pilar Utama' Keadilan! ⚖️ Menjelang berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, peran advokat berubah drastis. Tak sekadar hadir di sidang, advokat kini punya wewenang lebih kuat untuk melindungi klien sejak tahap awal, menolak bukti ilegal, dan mengawasi penyidik. Artikel ini mengupas bagaimana etika profesi (Independensi, Kerahasiaan, Integritas) diterjemahkan ke dalam "senjata baru" perlindungan perkara di era hukum modern Indonesia.

Baca Selengkapnya →
Tantangan dan Tanggung Jawab Advokat dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru

Tantangan dan Tanggung Jawab Advokat dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru

KUHP Baru Sah, Siapkah Advokat Menghadapi Paradigma Baru? ⚖️ Pengesahan KUHP Baru (UU 1/2023) bukan sekadar ganti aturan, tapi ganti pola pikir! Advokat kini menghadapi tantangan besar: mulai dari penerapan restorative justice, menguji "hukum yang hidup" (hukum adat), hingga menjaga kebebasan sipil di tengah pasal-pasal kontroversial. Artikel ini mengupas tuntas tanggung jawab berat advokat sebagai penjaga keadilan di era baru hukum pidana Indonesia.

Baca Selengkapnya →
Hati-Hati Bicara! Menyebut Orang ‘Anjing’ Bisa Berujung Proses Pidana

Hati-Hati Bicara! Menyebut Orang ‘Anjing’ Bisa Berujung Proses Pidana

Cuma Bilang 'Anjing', Bisa Masuk Penjara? Hati-Hati Mulai 2026! 🐕🚨 Jangan anggap remeh makian verbal! Di bawah KUHP Baru yang efektif Januari 2026, menyebut orang dengan nama binatang bisa berujung pidana penjara 6 bulan atau denda Rp10 juta. Ini bukan sekadar emosi sesaat, tapi delik hukum serius (Pasal 436). Simak aturan mainnya sebelum Anda salah ucap!

Baca Selengkapnya →
Memahami Kerugian Negara (Pendekatan Praktek dan Strategi Penyelesaian Sengketa Kerugian Keuangan Negara/Korupsi)

Memahami Kerugian Negara (Pendekatan Praktek dan Strategi Penyelesaian Sengketa Kerugian Keuangan Negara/Korupsi)

Kerugian Negara Bukan Sekadar Angka, Tapi Nasib Bangsa! 📉 Apa bedanya kerugian negara secara umum dengan korupsi? Bagaimana akuntansi forensik membongkar aliran dana haram? Dan seberapa efektif strategi pemulihan aset (asset recovery) saat ini? Temukan analisis mendalam tentang seluk-beluk kerugian negara, dasar hukumnya, hingga strategi jitu untuk mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi!

Baca Selengkapnya →
Tragedi Bencana di Sumatera

Tragedi Bencana di Sumatera

Duka Sumatera, Tanggung Jawab Siapa? 🥀 Ratusan nyawa melayang dan ribuan mengungsi akibat banjir dan longsor dahsyat di Sumatera. Di tengah duka ini, LBH Ratu Adil mengingatkan: Negara punya kewajiban hukum mutlak untuk melindungi warganya! Simak analisis mendalam tentang hak-hak korban, tanggung jawab pemerintah daerah, hingga potensi gugatan hukum atas kelalaian mitigasi bencana. Mari kawal keadilan untuk para korban.

Baca Selengkapnya →
Kajian Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kajian Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Alih Fungsi Lahan Pertanian Sembarangan? Siap-Siap Kena Pidana! 🚜⚖️ Lahan pertanian kita makin tergerus, mengancam ketahanan pangan nasional. UU No. 41 Tahun 2009 (UU PLP2B) hadir sebagai tameng keras, bahkan menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya. Namun, apakah penerapan pidana ini efektif? Bagaimana tantangan pembuktian niat jahat (mens rea) pelakunya? Artikel ini mengupas tuntas kajian hukum pidana dalam melindungi lahan pangan berkelanjutan kita.

Baca Selengkapnya →